SBY: Tangguh Tanggung Jawab Pemerintah Masa Lalu
Penulis : Muhammad Fauzi
RUMGAPRESJAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dia dan Wapres Jusuf Kalla tidak menentukan harga LNG Tangguh yang merugikan negara. Keputusan penentuan harga dilakukan oleh pemerintah terdahulu. "Apa betul saya dan JK ikut menentukan harga? (kontrak LNG Tangguh). Jelas tidak mungkin...," tanya Presiden SBY yang dijawabnya sendiri, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8). Sidang sempat terbuka selama 40-50 menit untuk diliput wartawan. Presiden sempat menegur keras dua anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang ngobrol saat presiden sedang berbicara. Sidang Kabinet dimulai jam 10.00 Wib dan berakhir jam 15.30 Wib diikuti Gubernur BI Budiono dan hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Dikatakan Presiden, dia telah menerima surat dari BPK pada 14 Juli lalu terkait kontrak penjualan gas LNG Tangguh. Intinya bila tidak diperbaharui dengan harga crude oil (minyak mentah) saat ini US$100,US$110 bahkan US$130 maka besar sekali kerugian negara dibanding kontrak yang lain, misal gas LNG Bontang, Arun dan kepantasan nilai jual beli gas internasional. "Karena itu harus renegoisasikan kontrak tersebut. Kita pernah melakukan perbaikan tahun 2006 yang tadinya US$25 menjadi US$38," tegas SBY. Diakui SBY, harga tersebut merupakan perbaikan. Tapi dengan pergerakan harga yang sekarang berkisar US$120 per barel, kalau tidak kita perjuangkan untuk pembaruan formulanya, berapapun pergerakan harga crude oil, harga itu relatif tidak bergerak. "Sementara kalau formula kontrak LNG Bontang terus bergerak. Ini yang mesti diperjuangkan, negosiasikan dengan negosiasi kontrak agar Indonesia tidak dirugikan," kata SBY. (Faw/X-4)
Penulis : Muhammad Fauzi
RUMGAPRESJAKARTA--MI: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dia dan Wapres Jusuf Kalla tidak menentukan harga LNG Tangguh yang merugikan negara. Keputusan penentuan harga dilakukan oleh pemerintah terdahulu. "Apa betul saya dan JK ikut menentukan harga? (kontrak LNG Tangguh). Jelas tidak mungkin...," tanya Presiden SBY yang dijawabnya sendiri, saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/8). Sidang sempat terbuka selama 40-50 menit untuk diliput wartawan. Presiden sempat menegur keras dua anggota Kabinet Indonesia Bersatu yang ngobrol saat presiden sedang berbicara. Sidang Kabinet dimulai jam 10.00 Wib dan berakhir jam 15.30 Wib diikuti Gubernur BI Budiono dan hampir seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Dikatakan Presiden, dia telah menerima surat dari BPK pada 14 Juli lalu terkait kontrak penjualan gas LNG Tangguh. Intinya bila tidak diperbaharui dengan harga crude oil (minyak mentah) saat ini US$100,US$110 bahkan US$130 maka besar sekali kerugian negara dibanding kontrak yang lain, misal gas LNG Bontang, Arun dan kepantasan nilai jual beli gas internasional. "Karena itu harus renegoisasikan kontrak tersebut. Kita pernah melakukan perbaikan tahun 2006 yang tadinya US$25 menjadi US$38," tegas SBY. Diakui SBY, harga tersebut merupakan perbaikan. Tapi dengan pergerakan harga yang sekarang berkisar US$120 per barel, kalau tidak kita perjuangkan untuk pembaruan formulanya, berapapun pergerakan harga crude oil, harga itu relatif tidak bergerak. "Sementara kalau formula kontrak LNG Bontang terus bergerak. Ini yang mesti diperjuangkan, negosiasikan dengan negosiasi kontrak agar Indonesia tidak dirugikan," kata SBY. (Faw/X-4)
1 komentar:
GW g tw !!!
Posting Komentar